Arti Penting dan Urgensi UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan. Dalam konteks globalisasi dan perdagangan bebas, peran dan arti standardisasi dan penilaian kesesuaian menjadi semakin penting. Hampir semua negara memanfaatkan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagai instrumen mengakses dan merebut pangsa pasar internasional sekaligus melindungi pasar domestik dari serbuan produk asing. Di sini standardisasi dan penilaian kesesuaian erat berkaitan dengan kegiatan industri, perdagangan, dan investasi bagi dunia usaha.

 

 

Sayangnya, kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia dinilai masih belum didukung oleh sarana dan prasarana (infrastruktur) yang lengkap, baik dalam bentuk perangkat keras (peralatan yang memadai, aparat yang memenuhi persyaratan kompetensi, dan sebagainya) maupun dari segi perangkat lunak (sistem standardisasi, sertifikasi dan akreditasi) yang benar-benar mengacu pada ketentuan yang lengkap.

 

 

Peraturan Pemerintah yang ada berpotensi menciptakan variasi interpretasi

 

Di dalam PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional diatur peran kelembagaan dan proses-proses yang penting di bidang standardisasi. Harus diakui, PP No 102 tahun 2000 berpotensi menciptakan variasi interpretasi bagi masing-masing instansi (ego sektoral) dan dirasakan kurang memberikan akses yang luas bagi produsen, konsumen, para ahli ilmu pengetahuan dan teknologi, serta unsur-unsur masyarakat yang berkepentingan. Akibatnya, partisipasi mereka menjadi kurang optimal dan mengakibatkan fungsi standar menjadi kurang efektif dan kurang dirasakan manfaatnya, serta kurang terorganisir dengan baik penerapannya.

 

Atas pertimbangan tersebut, kehadiran UU SPK (Undang-undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian) merupakan hal yang urgen agar kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di tanah air dapat dilakukan dengan efisien, efektif, terpadu, terorganisasikan secara baik.

 

 

Indonesia aadalah satu-satunya negara anggota G-20 yang belum punya UU Standardisasi

 

Urgensi kehadiran UU SPK semakin menguat, mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara anggota G-20  juga anggota ASEAN yang belum memiliki UU Standardisasi. Di sejumlah negara, UU Standardisasi terbukti telah memberikan manfaat besar dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan daya saing produsen nasional untuk mengamankan pasar domestik dan melakukan ekspansi pasar ekspor.

 

 

Jangan Sampai Kehilangan Momentum

 

Mengenai kehadiran UU SPK, Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Prof Ir. Bambang Prasetya menandaskan bahwa UU SPK menjadi payung hukum penting dalam koordinasi, sinkronisasi, dan harmoniasi kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di tanah air. Perlu diketahui bahwa saat ini terdapat 24 UU dan 19 Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan pada periode 2001 sampai dengan 2012 (setelah PP 102/2000 ditetapkan) yang di dalamnya mengatur masalah standardisasi. Peraturan perundang-undangan tersebut berpotensi tidak harmonis dan tumpang tindih satu sama lain sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat manakala diimplementasikan di lapangan.

 

Selain itu, UU SPK diperlukan untuk meningkatkan mutu produk nasional dalam menghadapi globalisasi perdagangan, khususnya dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Kehadiran UU SPK bisa mengamankan pasar domestik dari serbuan produk impor sekaligus membuka akses produk nasional bagi ekspansi pasar ekspor.

 

Kepala BSN juga mengingatkan agar UU SPK segera diundangkan pada tahun 2014 ini, agar Indonesia tidak kehilangan momentum untuk menarik manfaat dari pemberlakuan pasar tunggal ASEAN. Pasalnya, jika tidak disahkan tahun ini, kehadiran UU SPK harus menunggu dua tahun ke depan. Tidak adanya UU SPK akan membahayakan perekonomian nasional saat berlakunya MEA. Saat itu, Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum atas standar dan penilaian kesesuaian yang ditentukan nanti. “Kita tidak ingin kehilangan momen lagi dan tahun ini adalah momennya”.

 

(Sumber: Majalah SNI Valuasi, Volume 8/No.1 /2014)

Akari Factory