Sosialisai UU SPK

Lahirnya Undang-Undang No 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Keseuaian (UU SPK) bertepatan dengan momentum kesiapan Indonesia menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang tak lama lagi akan efektif berlaku. Untuk memahami substansi UU SPK, BSN menyelenggarakan sosialisasi UU tersebut di antara produsen, konsumen, perguruan tinggi, serta pemerintah. Sosialisasi dihadiri 350 peserta dan dilangsungkan pada 13 November 2014 di Assembly Hall, Jakarta Convention Center.

Penegasan kontribusi standar dan penilaian kesesuaian

Dewi Odjar Ratna Komala
Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisai BSN, Dewi Odjar Ratna Komala

Sebenarnya, UU SPK merupakan penegasan kontribusi standar dan penilaian kesesuaian terhadap bangsa Indonesia. Hal itu dikemukakan oleh Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi – BSN, Dewi Odjar Ratma Komala ketika menceritakan latar belakang lahirnya undang-undang tersebut. Dewi mengatakan, kontribusi standardisasi terhadap negara Indonesia, sangat besar. Kontribusi dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia diberikan oleh sistem standardisasi dan penilain kesesuaian melalui penerapan SNI yang memuat persyaratan keselamatan, kesehatan, dan keamanan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup.

Begitu juga, kontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum diberikan oleh sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian melalui penerapan SNI yang memuat persyaratan keunggulan Mutu dan efisiensi proses produksi nasional untuk meningkatkan daya saing produk nasional baik di pasar domestik maupun pasar global.

Lebih jauh Dewi Odjar mengatakan, standardisasi dan penilaian kesesuaan merupakan kegiatan yang diharmonisasikan di tingkat regional (melalui Pacific Area Standards Congress, Asia Pacific Laoratory Accreditation Cooperation, Pacific Accreditation Cooperation, dan Asia Pacific Metrology Programme) dan internasional di berbagai sektor (perdagangan, pangan, dan pertanian, industri, kesehatan, lingkungan hidup, penerbangan, kelautan, dan sebagainya). Tujuan dari harmonisasi ini adalah agar dapat diperoleh pengakuan dan penerimaan secara luas hasil penilaian kesesuaian yang dilaksanakan di tanah air. Hal ini akan memberikan kemudahan pelaku usaha memasarkan produk ke negara lain.

Standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk kegiatan sektor tertentu di tingkat nasional diatur dalam berbagai undang-undang sesuai dengan sektor penerapannya. Oleh karenanaya, diperlukan undang-undang yang dapat berfungsi sebagai interface antara harmonisasi kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian regional dan internasional dengan penerapannya di tingkat nasional dalam berbagai sektor, yang diperlukan sebagai senjata untuk menghadapi perang di pasar global.

Mendorong peran daerah di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Dari pasal-pasal yang ada dalam undang-undang ini, terdapat di antaranya peranan pemerintah daerah dalam pengembangan standardisasi. Juga, peranan pemerintah dalam membina dan mendorong UKM untuk menerapkan SNI. Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardissasi – BSN Kukuh S. Achmad mengatakan, penerapan SNI dilaksanakan secara sukarela atau diberlakukan secara wajib. Di sini, peran pemerintah daerah cukup penting terutama bagaimana bisa membantu dan mendorong UKM menerapkan SNI sehingga produknya bisa bersaing. Partisipasi aktif peerintah daerah diperlukan, terutama dalam memposisikan produk unggulan daerah agar memenuhi standar sehingga dapat bersaing di pasar regional.

Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 mengamanahkan BSN agar bekerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah non-kementrian lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dan masyarakat dalam penerapan SNI. Pembinaan yang dimaksud, lanjut Kukuh, dilakukan dengan konsultasi, pendidikan, pelatihan, atau pemasyarakatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta penumbuh kembangan budaya Standar.

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi Suprapto menambahkan, pembinaan khusus kepada pelaku usaha mikro dan kecil diberikan paling sedikit berupa fasilitas pembiayaan sertifikasi dan pemeliharaan sertifikasi untuk Usaha mikro dan kecil berasal dari APBN.

Pemahaman stakeholder dan masyarakat terhadap susbstansi Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 ini, dirasa sangat penting. Oleh sebab itu, BSN akan terus mensosialisasikan UU No. 20 Tahun 2014 sehingga seluruh pihak bisa bergerak “satu irama” memperkuat daya saing produk nasional melalui penerapan SNI.

Akari Factory