Sejarah Kegiatan Standardisasi di Indonesia

Dewasa ini standardisasi secara terbuka diakui berperan dan berfungsi sebagai aktivitas yang memiliki dimensi luas, tidak semata-mata teknis menyangkut penetapan spesifikasi atau persyaratan-persyaratan pada barang dan jasa. Standardisasi telah menjadi solusi untuk merespin isu-isu global, seperti: perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, ketahanan energi, air bersih, pangan, dan lainnya. Kontribusi standardisasi menyentuh berbagai bidang, seperti: keamanan dan keselamatan produk, pelayanan konsumen, perdagangan, pangan, energi, transportasi, konstruksi, teknologi informasi, perlindungan kerahasiaan pribadi, tanggung jawab sosial, kesehatan dan lingkungan.

 

Menengok ke belakang, kegiatan standardisasi di Indonesia bisa dikatakan sudah berlangsung cukup panjang. Sejak masa kolonial, kegiatan standardisasi telah berperan dalam kegiatan pembangunan seperti pembangunan jalan raya, kereta api, pelabuhan, pembukaan areal perkebunan, jaringan irigasi, pendirian pabrik gula dan sebagainya.

 

1928: Lembaga Standardisasi di Zaman Kolonial

 

Di tahun 1928, dibentuk lembaga di bidang standardiasi yang fokus pada penyusunan standar untuk bahan bangunan, alat transportasi dilanjutkan dengan standar instalasi listrik dan persyaratan jaringan distribusi listrik. Lembaga tersebut adalah Stichting Fonds voor de Normalisatie in Nederlands Indie dan Normalisatie Raad yang berkedudukan di Bandung.

 

1951: Pembentukan Yayasan Dana Normalisasi Indonesia (YDNI)

1966: YDNI mewakili Indonesia menjadi anggota IEC

1995: YDNI mewakili Indonesia menjadi anggota ISO

 

Setelah kemerdekaan sejumlah peristiwa penting dapat dicatat menyangkut kegiatan standardisasi. Di tahun 1951, dilakukan perubahan anggaran dasar Normalisatie Raad dan melalui perubahan itu dibentuk Yayasan Dana Normalisasi Indonesia (YDNI). YDNI bertindak sebagai wakil Indonesia menjadi anggota International Organization for Standardization (ISO) di tahun 1995 dan juga mewakili Indonesia sebagai anggota International Electrotechnical Commition (IEC) di tahun 1966.

 

1961: Diterbitkan UU No. 10 tahun 1961, Undang-undang Barang

 

Di tahun 1961, diterbitkan UU No. 10 tahun 1961 yang dikenal dengan nama Undang-Undang Barang. UU ini memang tidak menyebut mengenai standar, namun di dalamnya secara tegas menyatakan hal-hal terkait standar, yaitu: susunan bahan, bentuk dan kegunaan dari barang, penyelidikan/pemeriksaan/pengawasan barang mengenai sifat, susunan bahan, bentuk kegunaan, pengolahan, penandaan serta kemasannya, kemasan barang, serta sifat susunan bahan, bentuk dan pemakaian alat kemasan.

 

1973: Penetapan Prioritas Program Pengembangan Sistemm Nasional untuk Standardisasi

 

Pemerintah menyadari fungsi strategis standardisasi dalam menunjang pembangunan nasional. Ini ditandai dengan ditetapkan program Pengembangan Sistem Nasional untuk Standardisasi sebagai prioritas pada tahun 1973.

 

1976: Pembentukan Panitia Persiapan Sistem Standardisasi Nasional

1984: Pembentukan Dewan Standardisasi Nasional

 

Pada tahun 1976 dibentuk Panitia Persiapan Sistem Standardisasi Nasional. Pada tahun 1984 dengan SK Presiden RI dibentuk Dewan Standardisasi Nasional dengan tugas pokok menetapkan kebijakan standardisasi, melaksanakan koordinasi dan membina kerjasama di bidang standardisasi nasional.

 

1997: Penggantian DSN menjadi BSN

 

Kegiatan standardisasi di tanah air semakin mendapat tempat dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 mengenai Badan Standardisasi Nasional (BSN). Keppres tersebut merupakan dasar hukum lahirnya kelembagaan BSN. Melalui Keppres tersebut, dinyatakan bahwa BSN bertugas membantu presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

2000: PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

 

Untuk meningkatkan pengembangan dan pembindaan standardisasi di Indonesia, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Keppres No. 13 Tahun 1997 dan PP No. 102 Tahun 2000 merupakan pilar hukum penting bagi kegiatan standardisasi di tanah air. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut kegiatan standardisasi tidak dilaksanakan secara sektoral.  Patut dicatat, bahwa kegiatan standardisasi dilaksanakan oleh berbagai kementrian, seperti: Kementrian Perindustrian, Kementrian Perdagangan, Kementrian Kesehatan, Kementrian Pertanian, Kementrian Pekerjaan Umum, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta beberapa lembaga atau instansi pemerintah seperti LIPI, BATAN, Biro Klasifikasi Indonesia dan beberapa asosiasi.

 

Indonesia telah mengikatkan diri dalam kerjasama perdagangan bebas di antaranya: AFTA, CAFTA, dan AEC. Di bawah kersa sama tersebut, arus pasar bebas dipastikan sudah tidak dapat dibendung lagi dan beragam produk akan bebas keluar masuk batas wilayah antar negara tanpa dapat dicegah. Sementara perlindungan dengan penetapan tarif sudah ditiadakan, yang ada untuk melindungi dari serbuan tersebut adalah penetapan non-tarif. Salah satu parameter non-tarif  adalah standardisasi. Standardisasi menduduki peran dan arti penting yang vital dalam perdagangan bebas.

 

Harus diakui bahwa perdagangan besbas memiliki dinamika yang kompleks. PP No 102 tahun 2000, sebagai dasar hukum kegiatan standardisasi, dinilai belum mampu menyelesaikan permasalahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian yang telah berkembang pesat. Untuk itu, kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian perlu diatur dalam suatu UU yang menjamin adanya koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi, sehingga upaya standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia dapat dilakukan secara efisien, efektif, terpadu dan terorganisasi.

 

2009 – 2011: RUU SPK Dibahas dalam Rapat Antar Kementrian

2012: RUU SPK Memasuki Tahap Harmonisasi

2013: RUU SPK Masuk Prolegnas RUU Prioritas 2013

 

Atas dasar pemikiran itu, disusun Rancangan Undang-undang mengenai Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (RUU SPK). Sejak tahun 2009 hingga 2011, RUU SPK telah dibahas dalam Rapat Panitia Antar Kementrian. Di tahun 2012, RUU SPK memasuki tahap harmonisasi. RUU SPK kemudian masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2013. Di akhir tahun 2013, tepatnya pada 26 November 2013, Rapat Paripurna DPR mengesahkan pembentukan Panita Khusus (Pansus) RUU SPK. Pansus tersebut berjumlah 30 orang.

 

2014: Pansus RUU SPK bekerja

 

Pada tahun 2014, Pansus RUU SPK mulai bekerja dan diharapkan UU SPK disahkan di tahun 2014.

 

(Sumber: Majalah SNI Valuasi, Volume 8/No.1 /2014)

Akari Factory